Pengamat Pemerintah perlu investasi infrastruktur industri film

Jakarta (ANTARA) - Pengamat film sekaligus Anggota Komite Film Dewan Kesenian Jakarta, Hikmat Darmawan, mengatakan penting bagi pemerintah untuk mulai berinvestasi pada infrastruktur industri kesenian secara keseluruhan, termasuk perfilman.

"Kita bicara seni keseluruhan, ya, bukan hanya film. Pemerintah sekarang saatnya bukan hanya berpikir untuk memberikan bansos atau stimulus ekonomi, karena itu sifatnya straight. Tolong berpikir untuk invest ke kesenian secara umum sebagai fondasi untuk ekonomi berbasis seni," kata Hikmat kepada ANTARA, baru-baru ini.

"Misalnya film, itu kan (industri) padat karya. Terlebih, genetika kita adalah budaya, jadi, invest ke sana. Ekonomi berbasis seni itu riil, kok," ujarnya menambahkan.

Baca juga: Indiskop, New York Film Academy, dan peningkatan SDM sineas Indonesia

Baca juga: Wina Armada sebut FFWI punya sejarah dalam perfilman nasional

Lebih lanjut, Hikmat mengatakan, negara-negara seperti Amerika Serikat, China, Korea Selatan, Jerman, hingga Australia, memberikan stimulus ekonomi utama untuk infrastruktur kesenian dan budaya. Bantuan tersebut diberikan misalnya untuk gedung pertunjukan, museum, galeri.

"Itu adalah basis ekonomi juga. Banyak karya seni yang menghasilkan pendapatan negara, simply karena banyak konsumennya. DI Amerika, misalnya, adalah film," kata dia.

Hikmat pun berharap , pemerintah dapat bekerja sama seperti misalnya secara lintas-kementerian untuk menghidupkan industri film dan seni secara keseluruhan, agar dampak ekonominya bisa terus berkelanjutan, serta mendorong baik seniman untuk semangat berkarya maupun masyarakat untuk mengapresiasi karya dengan lebih baik.

"Jadikan ini bukan urusan Kemendikbud dan Kemenparekraf saja. Perlu sinergi juga seperti misalnya dengan Kemenperin, Kemenkeu, bahkan Kemenkumham, dan lainnya. Karena, urusannya bukan hanya kreativitas, tapi ada juga seperti pajak, royalti, hingga IP (intelectual property). Ini adalah kerja multipihak. Kalau kita menganggap industri budaya populer itu punya potential market, buat infrastruktur untuk menunjangnya," papar Hikmat.

Hikmat mengatakan, kepercayaan masyarakat akan film Indonesia sendiri terus meningkat. Di tahun 2019, jumlah penonton film nasional terus naik hingga puluhan juta penonton. Melihat capaian ini, tentu penting bagi pemerintah untuk mendukung geliat film Indonesia melalui regulasi dan fasilitas yang bisa ditawarkan.

"Pada saat yang sama itu pula disadari bahwa infrastruktur bioskop kita tidak sempurna dengan fokusnya di Jabodetabek dan Jawa. Bagaimana caranya menggaet market di luar Jawa atau luar Jakarta? Potential market masih banyak. Beberapa jejaring bioskop mulai memperhatikan kota yang sebelumnya tidak ada bioskop besar, tapi ketika mau bikin, sudah dihajar oleh pandemi," kata dia.

"Ototnya pemerintah bukan di bikin filmnya, tapi bikin bioskop di seluruh Indonesia, misalnya. Membuat dorongan di sistem distribusi film seluruh Indonesia, hingga ekspor-impor film. Jangan risau dengan kreativitas unless pemerintah mau menjadi fasilitator. Film itu industri. China, Amerika, Korea, mereka invest besar di industri hiburan. Devisanya juga besar sekali," imbuhnya.

Baca juga: "Binge-watching" hingga "hopping", tren menonton film saat ini

Baca juga: Pengamat: Platform digital adalah peluang bangkitkan perfilman

Baca juga: Perfilman Indonesia memerlukan sinergi pemerintah dan swasta

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Alviansyah Pasaribu
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Share this post